Makassar

Tanggapi Tuduhan LBH Makassar, Ini Klarifikasi UIM

MAKASSAR, LINK1SULSEL.COM– Universitas Islam Makassar (UIM) mengklarifikasi terkait  berita yang tersebar di beberapa media online pada tanggal 11 Januari 2018. Klarifikasi tersebut tentang sikap dan pernyataan LBH bersama Front Perjuangan Rakyat (FPR) bahwa Rektor UIM melakukan  pembangkangan  hukum oleh karena tidak  melaksanakan  putusan MA, tertanggal 14 September 2017.

Rektor Universitas Islam Makassar melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaa, Dr Abd Rahim Sanjata, menilai berita tersebut :

Berita tersebut tidak berimbang, karena muatan berita tersebut di Medsos tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi, klarifikasi  atau cross check kepada Rektor Universitas Islam Makassar. Media ini tidak memberi kesempatan kepada Rektor Universitas Islam Makassar, untuk memberi penjelasan seperlunya terkait dengan isi berita. Akibatnya Rektor Universitas Islam Makassar merasa dirugikan dengan adanya pemberitaan tersebut.  Oleh karena itu, Rektor Universitas Islam Makassar akan mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum terkait dengan pemberitaan dimaksud.

LBH Makassar dan Front Perjuangan Rakyat (FPR), bertindak cenderung tidak profesional terkait dengan pemberitaan tersebut, oleh karena LBH Makassar & Front Perjuangan Rakyat (FPR) tidak melakukan konfirmasi dan klarifikasi tentang kebenaran berita tersebut terlebih dahulu, lalu mengambil sikap dan memberi pernyataan “Rektor UIM Melakukan Pembangkangan Hukum Terhadap Putusan Mahkama Agung RI.” Sikap dan pernyataan tersebut  berinplikasi hukum. Karenanya Rektor merasa nama baiknya tercemarkan.

Bahwa Pasca Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 421 K / TUN / 2017 tanggal 14 September 2017 turun, menyusul pemberitahuan faktanya adalah sebagai berikut:

Bahwa tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan PK, selama 180 Hari, belum habis masa waktunya, dan sekarang ini Rektor pada tahap mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk melakukan upaya hukum PK.

Bahwa sampai hari ini, PengadilanTata Usaha Negara belum memerintahkan Tergugat untuk melaksananakan putusan Mahkamah Agung Nomor : 421 K / TUN / 2017 tanggal 14 September 2017 tersebut.

Bahwa Universitas Islam Makassar sebagai lembaga Pendidikan juga memiliki aturan sesuai kewenangan yang ada.(*)

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Loading...
To Top