Maros

Hadapi Eksekusi Lahan, Ribuan Santri DDI Menggelar Aksi Siaga Satu

MAROS, LINK1SULSEL.COM–Ahli Waris H. Kadir Bin Rani, H. Side Bin Rani dan H. Musi bersama ribuan santri dan orang tua santri Pondok Pesantren Raudhaturrasyidin DDI Cambalagi, menggelar aksi siaga satu menghadapi rencana eksekusi lahan/empang oleh Pengadilan Negeri Maros di Kampung Cambalagi, Desa Tupabbiring, kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu (20/1/2018).

Koordinator Forum Maros Bersatu, “Tolak Eksekusi Cambalagi, Abrar Rahman dalam orasinya menegaskan bahwa berkumpulnya ribuan orang sebagai bentuk dukungan moral dan psikologis dalam membela kebenaran, mencari keadilan demi mempertahankan hak masyarakat cambalagi atas tanahnya.

Begitu mendengar kabar rencana eksekusi, spontan mereka semua berbondong-bondong datang dan berkumpul dengan membawa senjata tajam berupa parang, badik, bambu runcing, tombak, panah bahkan busur sebagai senjata perlawanan terakhir jika eksekusi tetap di lakukan oleh PN Maros.

Kami siap menghadang dan menghalau upaya eksekusi itu, apapun konsekwensinya, walaupun nyawa kami jadi taruhannya, karena keyakinan kami sebagai ummat Islam bahwa perjuangan ini adalah jihad yang benar di jalan Allah SWT yaitu mempertahankan tanah kami yang sah, tandas Ketua GP Ansor Kabupaten Maros ini.

Abrar menambahkan, sejak hari rabu kemarin sampai waktu yang belum ditentukan batasnya, warga secara suka rela telah membuat posko-posko yang dijaga ketat selama 24 jam, mengantisipasi jika ada eksekusi ataupun penyusup yang akan melakukan provokasi sehingga memperkeruh keadaan.

Secara kronologis, kasus ini bermula pada tahun 2000, penggugat dalam hal ini Yunus Sattar dkk, mulai menggugat Ahli Waris Alm. H. Nurung kadir. dkk ke Pengadilan Negeri Maros berupa tanah/empang seluas 35 Ha, yang diklaim miliknya dengan mengajukan batas-batas antara lain, sebelah utara berbatasan dengan sungai, sebelah timur berbatasan dengan sungai/empang milik Bayang dan Kaluku, sebelah selatan berbatasan dengan sungai dan barat berbatasan dengan sungai, kata Abrar.

Ketika itu Hakim PN Maros sebelum memutuskan perkara ini, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan setempat dan akhirnya kemudian memutuskan gugatan penggugat ditolak, karena tidak jelasnya bukti-bukti kepemilikan yang diajukan penggugat (Yunus Sattar dkk) serta tidak jelasnya batas-batas yang diajukan, terang Abrar.

Pada tahun 2007, Yunus Sattar dkk kembali menggugat di PN Maros dengan bukti-bukti yang sama yang diajukan di tahun 2000 atau dengan kata lain tidak ada bukti baru yang diajukan didepan persidangan, namun anehnya Hakim PN Maros waktu itu langsung memutuskan memenangkan penggugat tanpa melakukan pemeriksaan setempat terlebih dahulu, dengan mengabaikan bukti-bukti yang diajukan tergugat dimuka persidangan yang diantaranya sudah berupa sertifikat tanah, ujarnya.

Mantan Ketua Umum PB HIPMI Maros Raya ini menguraikan, bahwa pada tahun 2008 pihak tergugat (Alm. H. Nurung Kadir. dkk), melakukan upaya hukum dengan Banding ke Pengadilan Tinggi SulselBar dan Kasasi ke Mahkamah Agung, bahkan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung pada tahun 2010, namun upaya kami selaku tergugat selalu gagal, hal ini dikarenakan putusan pengadilan tingkat Banding dan Kasasi dan PK hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros, Nomor : 09/Pdt.G/2007/PN.Maros yang hemat kami adalah putusan sangat keliru dengan dugaan adanya praktik suap-menyuap antara penggugat dengan hakim yang menyidangkan kasus ini.

Karena itu, berdasarkan pada ketentuan hukum tentang eksekusi dalam objek perkara perdata khusus tanah, bahwa yang dieksekusi adalah batas-batas tanah yang disebutkan dalam putusan, maka dengan kami tegaskan bahwa eksekusi putusan tersebut tidak dapat dilakukan, dikarenakan ada banyak masyarakat yang berada dalam batas-batas wilayah yang disebutkan, sementara tidak terkait dengan pihak-pihak yang berperkara dan terancam akan ikut serta diambil haknya jika eksekusi tetap dilakukan, ujar Abrar.

Abrar menambahkan, berdasarkan putusan pengadilan disebutkan bahwa ukuran yang dimaksud dalam batas-batas tersebut ialah 35 Ha, sementara fakta sesungguhnya ialah 200 Ha. Hal ini disebabkan oleh kesalahan fatal yang dilakukan oleh Hakim PN Maros pada tahun 2007 yang tidak melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana ketentuan Mahkamah Agung tentang perkara perdata kasus tanah yang mewajibkan hakim melakukan pemeriksaan setempat untuk menghindari kesalahan objek yang disengketakan.

Demi keadilan dan kepastian hukum, maka dengan kami Masyarakat Maros Bersatu bersama Masyarakat Cambalagi mendesak PN Maros untuk tidak mengeksekusi putusan tersebut dan mengeluarkan ketetapan bahwa putusan tahun 2007 dan putusan pengadilan diatasnya Tidak Dapat di Eksekusi (Non-Eksekutable), tutupnya.

To Top