Kasus Hukum Kepala BPKA, Golkar Tidak Punya Hak Untuk Mencampuri

oleh

MAKASSAR, LINK1SULSEL.COM — Berembusnya kabar taktik Golkar untuk tumbangkan pasangan calon walikota dan wakil walikota Makassar, Danny Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi), membuat ketua DPD II Golkar Makassar, Faoruk M. Betta bereaksi.

Aru sapaan akrab ketua DPRD kota Makassar ini mengatakan jika secara organisasi Golkar tidak punya hak mencampuri dan mengintervensi hukum.

“Golkar tidak mungkin mengintervensi hukum, yah gak bisalah,” singkatnya, Rabu (24/1/2018).

Sementara, Bendahara DPD II Golkar Makassar, Rahman Pina, memilih bungkam saat ditanya wartawan.

RP akronim Rahman Pina tak sedikitpun memberikan pernyataan terkait beredarnya transkrip percakapan pimlur Golkar untuk menjungkalkan petahana lewat instrumen hukum.

Diketahui, masyarakat khususnya pengguna media daring digegerkan dengan beredarnya salinan percakapan dari grup WhatsApp Pimlur Golkar Makassar, bertepatan dengan status tersangka Kepala Badan pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar, Erwin Hayya, Selasa (23/1/2018) lalu.

Diketahui sebelumnya kutipan dari sebagian chat digorup tersebut, “Sungguh jahat rencanamu .. Ternyata oh ternyata salah duga.. justru Team DIAmi semakin solid.. Strategi yang direncanakan ketahuan,” komentar pemilik akun Sobat DP. (*)

Loading...