Maros

Ketua HIPMI Maros : Proyek PPI Milik KKP Diduga Proyek Gagal

MAROS, LINK1SULSEL.COM–Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Pemuda Indonesia (HIPMI) Maros Raya, Abustan Djunaedi menilai mega proyek Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Dusun Sabanga, Desa Bonto Bahari, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, diduga adalah proyek gagal total, mubazir.

Abustam menjelaskan Diduga proyek tersebut modus memperoleh keuntungan dengan menghabiskan anggaran negara yang sangat besar, karena sangat tidak efektif dan efisien, ujarnya Selasa (30/1/2018).

Menurut dia, Proyek ini kalau kita perhatikan konsepnya adalah, Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) yang telah menelan anggaran sekitar Rp 40 Miliar, dan mulai dikerjakan sejak tahun 2011 lalu, namun sampai saat ini tahun 2018 belum pernah difungsikan layaknya pelelangan ikan, karena tidak ada aktivitas perdagangan ikan atau hasil laut lain di lokasi ini.

Sekarang ini kondisi pelabuhan pendaratan ikan sangat memperihatinkan, fasilitas-fasilitas pendukung sudah mulai banyak yang rusak, jalan yang menjurus ke laut hanya dijadikan tempat berwisata melihat pemandangan laut lepas serta sarana balapan liar anak muda di sore hari, sangat jauh dari tujuan utama pembuatannya, kata Abustan.

Lanjut, Bukti tidak jelasnya konsep pembangunan di negara kita dan Pemerintah Daerah kabupaten Maros ini, karena jika konsepnya adalah Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) maka proyek itu terlalu mewah dan sangat tidak strategis lokasinya, karena jarak pelabuhan itu ke Kota Maros cukup jauh, yaitu sekitar 15 Km, sehingga pedagang ikan tentu enggan kesitu berdagang jika pun nantinya pelabuhan ini difungsikan, tandasnya.

Namun jika konsepnya adalah pelabuhan barang ataubpenumpang juga tidak pas, karena letaknya yang jauh dari jalan poros atau jalan raya bangunannya masih tergolong kecil, belum lagi kondisi perairan di sekitar pelabuhan itu dangkal sehingga masih butuh pengerukan yang tentu membutuhkan biaya besar, tambah Abustan.

Sementara itu, Ketua LSM Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) Kabupaten Maros, Arfah Arsyad mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI agar menyelidiki langsung kasus ini karena dananya besar dan proyek ini punya kementerian KKP.

Saatnya KPK RI turun tangan menyelidiki kasus ini, karena Polisi dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros terkesan tutup mata melihat proyek yang telah menelan anggaran terbesar di Kabupaten Maros ini dan tidak pernah berfungsi sesuai peruntukannya, lanjut Arfah.

DPRD Maros juga harus segera melakukan penyelidikan dengan memanggil Bupati Maros bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maros untuk mempertanyakan mega proyek gagal tersebut.

Lanjut, Hal ini terjadi juga disebabkan lemahnya fungsi pengawasan dari DPRD Maros, sehingga ada proyek gagal seperti ini, sudah puluhan milyar anggaran negara habis untuk biayai kegiatan tersebut namun proyek tersebut tidak ada manfaatnya jika mengacu pada tujuan pembangunannya,” tuturnya.

To Top