Makassar

APKAN Pertanyakan Keputusan Hakim PTTUN

MAKASSAR, LINK1SULSEL.COM–Terkait keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang memenangkan gugatan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi, mengundang reaksi sejumlah lembaga Independen dalam meyeruakan suara kebenaran. Salah satunya Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (APKAN) mengkritisi tindakan supermasi hukum yang diduga tidak adil terkait keputusan Hakim kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Makassar.

Selaku ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) APKAN bahkan berpendapat, terkait keputusan dengan Nomor:6/G/PILKADA/2018/PTTUN MKS, tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, materi gugatan yang diajukan tidak subtansif dengan keputusan pembatalan yang dikeluarkan.

“Keabsahan calon DIAmi pada Pilkada Makassar sudah selesai di KPU, kalau ada sengketa setelahnya itu keputusan yang sangat aneh,” ungkap Ahmadi Pallaki SH, selaku Wakil Ketua DPP APKAN, Sabtu (25/03/2018).

Menurutnya, objek yang disengketakan berupa pembagian smartphone kepada seluruh RT/RW dan pengangkatan ribuan tenaga honorer sama sekali bukan program politik untuk memenangkan petahana di Pikada Makassar.

“Kami melihat bahwa program smartphone itu di programkan pada tahun 2016 dan bagikan 2017 KPUD bahkan
disepekati oleh DPRD kota Makassar, tapi kenapa bisa Hakim mengatakan bahwa ini adalah ajang politik,” tuturnya kepada media.

Diketahui Hakim yang memimpin sidang diantaranya, H.Edi Supriyanto, SH, MH selaku ketua, H.L.Mustafa Nasution SH, MH., Selaku anggota Hj. Evita Mawulan Akyati SH, MH., selaku anggota.(**)

Loading...
To Top