Makassar

Soal Skenario Kotak Kosong, Kalau Dipaksakan Pasti Tidak Demokratis

MAKASSAR,  LINK1SULSEL.COM– Skenario kotak kosong saat ini sedang dijalankan oleh pasangan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) untuk menjegal langkah calon petahana Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi) untuk maju di Pilkada 2018 mendatang.

Setelah sebelumnya kalah di Sidang Panwaslu, Appi-Cicu mendapatkan angin segar dari PT TUN yang memutuskan menerima gugatannya untuk mendiskualifikasi DIAmi. KPU sendiri tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan memori kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Yang menarik, upaya menghadirkan kotak kosong di Pilkada Makassar tidak dilakukan oleh calon petahana seperti yang biasanya terjadi di beberapa pilkada. Namun justru dilakukan oleh calon penantang, dalam hal ini Appi-Cicu. Upaya ini pun memunculkan kesan memaksa sebab dilakukan setelah KPU menetapkan pasangan calon, bukan sebelum KPU menetapkan pasangan calon.

Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Dr Jayadi Nas mengatakan skenario kotak kosong pada dasarnya dibenarkan undang-undang. Dalam bahasa UU, kotak kosong disebut dengan istilah kolom kosong. Menurutnya kolom kosong baru bisa dianggap demokratis jika memang hanya ada satu calon yang mendaftar dan ditetapkan oleh KPU. Dengan kata lain tidak ada upaya yang disengaja untuk menghadirkan skenario kolom kosong di pilkada.

“Semua yang dipaksakan itu pasti tidak demokratis. Pemilu bertujuan untuk menjaga kedaulatan rakyat. Di mana hak politik setiap individu masyarakat merupakan hak asasi yang tidak boleh ada kekuatan apapun yang membuat hak itu tidak tersampaikan. Karena yang namanya pemilihan tentu harus ada choice. Kalau cuma ada satu pilihan maka itu bukan pemilihan. Demokrasi adalah membiarkan masyarakat menentukan pilihannya tanpa intervensi,” terang Jayadi dalam diskusi bertema “Kotak Kosong Dipaksakan, Demokratiskah?”, Minggu (25/3/2018) di Warkop Dottoro, Jalan Boulevard, Makassar.

Dia memastikan kondisi politik Pilkada Makassar memang membuat masyarakat terkejut dan berasumsi macam-macam. Sebab pada Pilkada sebelumnya masyarakat diberikan 10 pilihan calon, namun pada pilkada kali ini masyarakat terancam hanya akan diberikan satu pilihan calon saja yang melawan kolom kosong di surat suara.

“Aturan kolom kosong diperadakan dengan dasar bahwa bisa saja ada calon pemimpin yang luar biasa kinerjanya sehingga tak ada rival yang berani maju melawannya di Pilkada. Aturan inilah yang dimanfaatkan oleh banyak orang agar bisa lebih gampang memenangkan pilkada,” kata Mantan Ketua KPU Sulsel ini.

Terkait kasasi yang sedang berjalan di MA, Jayadi menilai Danny Pomanto melawan kekuatan yang lebih besar dari sekedar Appi-Cicu. Apalagi Danny tidak bisa terlibat dalam kasus tersebut sebagai pihak intervensi atau pihak ketiga, karena sejak awal tim hukum DIAmi memang tidak memanfaatkan ruang tersebut.

“Dari segi kekuatan politik, KPU kalau dibandingkan dengan kekuatan politik yang dimiliki nomor 1 pasti agak kalah. Karena kekuatan politik dibalik nomor 1 ini begitu besar, sementara KPU memiliki kekuatan yang terbatas,” imbuhnya. (*)

Loading...
To Top