Makassar

Pilkada Makassar, Proses Hukum Paling Aneh di Indonesia

MAKASSAR, LINK1SULSEL.COM — Komunitas Whatsapp Political News, kembali menggelar Seri diskusi Pilkada kota Makassar membahas kemungkinan putusan Mahkamah Agung (MA) mempertimbangkan (Reken) putusan Panwaslu, Minggu (8/4/2018), di Warkop Dottoro Boulevard Makassar.

Seperti diketahui bahwa tahapan Pilkada Makassar, melalui proses hukum yang panjang menggiring Paslon Moh. Ramdhan Pomanto – Indira Mulyasari (DIAmi) yang dianggap melakukan pelanggaran Pilkada sehingga diperkarakan oleh Paslon nomor urut 1 di Panwaslu Makassar, namun Panwaslu menganggap gugatan yang dilayangkan oleh Paslon nomor urut 1, tidak memenuhi unsur unsur pelanggaran sehingga Panwas dalam hal ini KPU memutuskan Paslon DIAmi bersih dan berhak mengikuti pilkada Makassar.

Namun ketimpangan hukum mulai terlihat ketika paslon nomor urut 1, membawa kasus tersebut ke PTTUN yang sebenarnya bukan menjadi kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa Pilkada, bahkan keanehan hukum semakin nyata ketika PTTUN memenangkan gugatan Paslon no 1, akibatnya pasangan DIAmi terancam tidak mengikuti Pilkada Makassar 2018.

DR Sakka Pati SH MH, Pakar hukum Unhas yang juga mantan Komisioner Panwaslu 2008, mengungkapkan ada keanehan hukum terjadi ketika PTTUN memutuskan perkara pelanggaran Pilkada padahal merujuk pada fungsinya sebagai lembaga hukum tata Negara yang seharusnya menangani sengketa hukum perdata. Yang lebih kompoten mengeluarkan putusan sengketa Pilkada adalah Panwaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu yang di akui oleh UU.

“UU Pilkada nomor 10 dan Perma no. 11 tahun 2014 pasal 6 ayat 1 g, menjelaskan hal yang bisa digugat di PTTUN oleh penggugat adalah memohonkan untuk dimasukkan sebagai peserta, bukan malah memohonkan untuk menghilangkan peserta. Sama seperti yang dilakukan oleh Yusril Izha Mahendra saat PBB tidak masuk jadi partai peserta pemilu.”

PTTUN dalam hal ini keliru menerapkan hukum, karena mengadili sengketa yang bukan kewenangannya. Jelas sekali dalam bingkai Pilkada yang mengatur itu adalah UU Pilkada yang memberikan wewenang kepada penyelenggara pilkada yakni KPU dan Bawaslu. Jelas Pakar Hukum Universitas Hasanuddin, DR Sakka Pati SH MH.

Senada dipaparkan Pakar Hukum Kepemiluan, Mappinawang SH, bahwa putusan PTTUN sangat keliru karena sengketa pilkada ranahnya di Bawaslu.

“Dalam UU PTUN nomor 5 tahun 1986, Klasifikasi objek Putusan PTTUN ada tiga yakni putusan itu bertentangan dengan undang undang, pejabatnya menyalah gunakan wewenang dan Hakim PTUN tidak mencerna materi kasus sehingga terkesan terburu buru.”

Semua sarjana hukum yang memahami administrasi hukum pemilu pasti sadar bahwa putusan PTUN itu keliru, karena tidak ada legal standing dari pemohon yakni Appi Cicu yang tidak dirugikan oleh hasil keputusan KPU, kedua bahwa yang harus memutuskan pelanggaran pemilu itu adalah Bawaslu. Pungkas mantan Ketua KPU Sulsel ini.

Editor:(Koma(

laporan : (Ilho)

 

Loading...
To Top