Nasional

Dapat KIS, Suami Istri Asal NTT Kini Bisa Berobat Gratis

JAKARTA, LINK1SULSEL.COM – Suami Istri Asal Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur, Nikolaus Newa dan Fransisca Enga kini sudah bisa bernapas lega karena sudah terdaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Berkat koordinasi cepat antara Dinas Sosial Kota Jakarta Timur, Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo, dan BPJS Kesehatan, kini ibu Fransisca sudah dapat penanganan yang baik di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta dengan penjaminan JKN-KIS.

Sekretaris Utama BPJS Kesehatan Afrizayanti mengungkapkan, atas laporan dari Dinas Sosial Jakarta Timur, telah telusuri dan lakukan pengecekan ke masterfile BPJS Kesehatan, keluarga Nikolaus Nawe memang belum terdaftar menjadi peserta JKN-KIS.

BPJS Kesehatan Cabang Ende berkoordinasi cepat dengan Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo, dengan dibuktikan surat rekomendasi Dinsos Kabupaten Nagekeo, keluarga Nikolaus Nawe, berserta istri dan anaknya yaitu Ibu Fransisca Enga dan Maria Imakulate Ine langsung didaftarkan menjadi peserta JKN-KIS melalui Pemda setempat.

“Saat ini sudah diterbitkan Kartu JKN-KIS yang bersangkutan. Sehingga saat ini kartunya sudah dicetak dan aktif. Ibu Fransisca Enga juga sudah mendapatkan pelayanan di RS Fatmawati yang dijamin oleh Program JKN-KIS,” jelas Sekretaris Utama BPJS Kesehatan, Afrizayanti Minggu kemarin (15/04).

Sampai berita ini dibuat, BPJS Kesehatan Cabang Ende berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat sedang melakukan kunjungan ke Desa tempat tinggal Pasutri tersebut. Diharapkan melalui koordinasi intensif tersebut ke depan Pemda Nagekeo juga akan merealisasikan rencana penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran yang bersumber dari Anggaran Daerah bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum menjadi peserta JKN KIS.

Afrizayanti menghimbau, agar tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari, masyarakat apabila belum menjadi peserta JKN-KIS, untuk segera mendaftar atau apabila masuk dalam kategori miskin dan tidak mampu dapat melapor pada Dinas Sosial setempat untuk di rekomendasikan sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dapat ditanggung baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Karena saat ini terdapat mekanisme pendaftaran bagi peserta tidak mampu oleh Kementerian Sosial sesuai dengan Permensos 5 Tahun 2016.(**)

To Top