Kisruh Pengelolaan Parkir RS Syekh Yusuf, LSM Somasi : Dishub Harus Terbuka

oleh

GOWA, LINK1SULSEL.COM–Pengelolaan lahan parkir yang berada di RSUD Syekh Yusuf di Jalan Dr.Wahidin Sudiro husodo No.48 Kabupaten Gowa kini makin tidak jelas rimbanya. Pasalnya lahan parkir yang di tangani oleh pihak ke-3 kini simpan siur dan menuai kritikan pedas oleh LSM Somasi yang ada di Kab. Gowa Sulawesi Selatan.

Seperti berita sebelumnya, bahwa Ketua LSM Somasi Sulawesi Selatan Muh.Ramli menyoroti retribusi/ pungutan parkiran yang ada di Rs.Syekh Yusuf Kab.Gowa. Pengelolaan yang tidak jelas serta kontrak pihak ke tiga (3) baik RS ataupun Dinas Perhubungan di duga ada yang bermain dibelakang layar.

Diketahui parkiran yang di kelolah oleh pihak kedua secara pribadi yang tidak memiliki perusahaan ini patut dicurigai ilegal atau pungli. Disinyalir tak memiliki dasar untuk memungut retribusi ataupun kontrak kerja antara Dinas perhubungan ataupun rumah sakit,” Kata Ramli di Warkop pojok Minggu (13/5/2018) kemarin.

Menanggapi komentar LSM Somasi di Media online, Kadis Perhubungan Kab.Gowa angkat bicara, melalui telfon selulernya kepada awak media bahwa terkait parkir yang ada di RSUD Syekh yusuf kami mendapat surat dari Bupati dan disposisi ke Wabup mengenai lahan parkir yang di kelola oleh pihak ke tiga.

Menurutnya, lahan parkir sejak dari dulu ini di hearing oleh DPRD Gowa dan saya usulkan di Komisi III agar kami di undang oleh DPRD untuk dipertemukan oleh Direktur RS, dan pengelola parkir itu sendiri,” kata Kadir, Senin (14/5/2018).

Ia menjelaskan dulu parkir di RS hanya parkir tepi jalan karena memacetkan maka parkiran di pindahkan di lahan pemerintah. Namun entah aspirasi siapa dan bagaimana kami dari dishub tidak mengetahui kenapa bisa ada parkir elektronik yang ada di dalam Rumah Sakit Syekh Yusuf.

Dilain sisi ia menambahkan, pemerintah punya Perda tentang lahan parkir, siapapun yang mengelola dia harus mengikuti Perda No 12 Tahun 2012 tentang pajak parkir. Cuman pelaksanaan pajak parkir itu seharusnya dilakukan oleh pihak ke 3 dengan tempat bukan milik pemerintah tapi milik pribadi seperti Mol di Makassar katanya. Pajak yang di atur Perda 30 % itu masuk di pajak daerah. Beda di RS Syekh Yusuf di kelolah pihak ke dua masuk di PAD 30 % sementara 70% tidak tau kemana rimbanya,” Pungkas Kadir.

Sementara Humas RS Syekh Yusuf H.Taslim di ruang kerjanya menanggapi berbeda, Ia menjelaskan bahwa pengelolaan lahan parkir elektronik itu di ambil alih oleh Dinas Perhubungan Gowa. Sejak berdiri parkir di RS ini kami tidak mengetahui 30%  itu kemana dan 70 % itu kemana. Setahu saya yang ambil alih parkir itu Dinas perhubungan,” Tegas taslim.

Ia menambahkan, pengelolaan untuk parkir di RS ini, sepersenpun kami tidak mengetahui pajaknya kemana,” Tegas taslim.

Setelah berita ini turun belum ada kejelasan yang bisa simpulkan. Lantaran ke dua pihak masih melempar komentar yang berbeda.

Editor:(Koma Online)

Laporan :(MOKO)

Loading...