Djusman AR : Mungkin KPU Makassar Telah Menjadi Pecundang Demokrasi

oleh

MAKASSAR, LINK1SULSEL.COM — KPU Kota Makassar akhirnya memutuskan untuk tetap berpedoman pada putusan Mahkamah Agung dalam menyikapi putusan Panwas Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL.MKS/27.01/V/2018 tertanggal 13 Mei 2018. Sikap KPU Kota Makassar tersebut telah membuat gaduh pesta demokrasi 5 tahunan ini.

Pasca penolakan KPU Makassar atas putusan Panitia Sidang Musyawarah sengketa Pilkada Makassar 2018 untuk membatalkan SK Penetapan Paslon tunggal Appi – Cicu dan menerbitkan SK baru 2 (dua) paslon yakni Paslon Munafri Aripuddin – A. Rahmatika Dewi dan Paslon Moh. Ramdhan Pomanto – Indira Mulyasari Paramastuti pada Pilkada tanggal 27 juni 2018, KPU Makassar dinilai telah mengugurkan pasangan Appi – Cicu.

Dengan pembangkangan menolak putusan Panitia Sidang Musyawarah Sengketa Pilkada Makassar 2018, tindakan KPU Makassar baik sengaja maupun tidak sengaja telah ikut membatalkan Paslon Appi – Cicu sebagai peserta Pilkada Makassar.

“Benar, sikap KPU Makassar baik disengaja maupun tidak disengaja dengan tidak tunduk dan patuh terhadap keputusan Panitia Sidang Musyawarh Sengketa Pilkada Makassar 2018, maka SK 64 Penetapan paslon Appi – Cicu sebagai Paslon tunggal ikut dibatalkan oleh KPU Makassar, ” kata kuasa hukum DIAmi, Adnan Buyung Azis, Kamis (17/5/18).

Sementara penggiat anti korupsi Djusman AR mengatakan KPU melakukan pleno tapi tidak mengeluarkan SK dalam menghadapi putusan panwas. Mungkin menurut KPU kalau dia keluarkan SK hasil pleno berarti dia akui pembatalan SK nomor 64 yang diputuskan dalam sidang musyarawah panwas.

“Hal itulah yang mereka hindari karena pilihannya membatalkan SK no. 64 atau tidak, mereka tidak perhatikan lagi bahwa jika tidak maka pencalonan Appi-Cicu juga tidak sah, mengingat penyelenggara itu bukan hanya KPU tapi juga Panwas yang tidak bisa terpisah”, sambung Djusman saat dikonfirmasi

“Intinya KPU memang cenderung pro paslon nomor satu dan itu terlihat saat memulai memasuki tahapan di PTTUN”, ungkapnya.

Djusman menambahkan yang perlu diinvesitigasi adalah ada apa komisioner itu berani mau berhadapan dengan segala konsekuensi atas sikapnya melalukan pembangkangan terhadap putusan panwas.

“Saya yakin mereka tahu segala sanksi-sanksinya, khususnya delik atau pidana, kalau DKPP mungkin mereka berpikir bahwa berakhir pula masa periode komisioner KPU bulan depan dan kenapa mereka tidak takut dengan itu? Adakah yang menggaransinya atau apa mereka sudah menggadaikan identitasnya ?? Jika iya maka itu sama saja mungkin KPU Makassar adalah pecundang demokrasi”, tutup Djusman. (*)

Loading...