Makassar

Tidak Transparan, CC KOKO Meminta KPUD Hentikan Rekap Perolehan Suara

MAKASSAR, LINK1SULSEL.COM – Aduan masyarakat yang masuk ke Crisis Center KOKO meminta kepada KPU Makassar untuk segera menghentikan perhitungan suara sampai ada jaminan keterbukaan kepada publik terkait proses perhitungan perolehan akhir.

“Kami sebagai relawan KOKO meminta kepada KPU untuk segera menghentikan perhitungan suara jika dilakukan secara tertutup, ” tegas Agus Salim saat menyampaikan aduannya kepada Crisis Center KOKO, jum’at malam (6/7/18).

Melihat situasi di ruang perhitungan banyak hal yang tidak semestinya dilakukan oleh pihak penyelenggara, seperti mengintimidasi para Panwascam, bahkan mengeluarkan para panwacam tanpa ada alasan hukum yang kuat, kata Agus Salim.

Menyikapi aduan warga Makassar para pendukung KOKO , kuasa hukum CC KOKO, Nasrum, meminta kepada Panwas untuk tetap maksimal melakukan pengawasan terhadap rekap perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Makassar.

Yang kedua, mengutuk keras perilaku oknum sekretaris KPU yg melakukan pengancaman dan pemukulan terhadap salah satu anggota panwascam dan mendukung panwascam kota Makassar untuk menempuh upaya hukum terkait perilaku oknum tersebut.

Kemudian, Mendesak penegak hukum untuk segera memproses pelaku kekerasan yg telah dilaporkan oleh korban.
dan KPUD Makassar harus terbuka dan transparan dalam melakukan rekap dan memberi ruang kepada masyarakat, pemantau, dan penyelenggara serta para awak media, kata Nasrum.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation sekaligus selaku Koordinator
CC KOKO, Haris Azhar meminta kepada KPUD untuk menghentikan perhitungan jika dilakukan perhitungan secara tertutup.

“CCKOKO meminta pihak KPUD menghentikan proses perhitungan suara jika dilakukan secara tertutup dan intimidatif. Kami meyakini bahwa suasana mencekam yg dibuat oleh KPUD adalah bakat kecurangan untuk mengalahkan Suara dan hati Rakyat Makassar yaitu Kolom Kosong, ” kata Haris Azhar.

Haris Azhar menambahkan, kami juga mengundang semua elemen masyarakat Makassar untuk segera mendatangi kantor KPUD utk segera meminta KPUD agar terbuka dan transparan, ” tutup Haris Azhar.(**)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

To Top