Adanya Ulah Oknum Bagi-bagi Proyek Di Kota Ini, Lokalpun Tersisih Aturan Main

oleh -165 views

PAREPARE, LINK1SULSEL.COM– Proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Parepare kembali tuai kecaman dan kritikan oleh sejumlah pihak, lantaran diduga kuat pelaksananya diatur dan dikendalikan oleh ulah oknum diluar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari paket Penunjukkan Langsung hingga proyek lelang, rabu (6/12/2017).

Sekretaris BPC Gapensi Parepare, Ashadi Tajuddin pun dituding sebagai pihak yang diduga kuat punya peran penting, dalam hal mengatur para rekanan yang akan bekerja di Kota Parepare, karena diberikan kewenangan oleh oknum pejabat setempat. Besarnya peranan Ashadi dalam urusan “bagi-bagi proyek” sudah menjadi rahasia umum dan santer diperbincangkan di kalangan kontraktor yang familiar juga disebut sebagai “Ketua Kelas”.

Oknum ketua kelas juga dituding punya peranan bersama oknum pejabat Pemkot Parepare, sebagai pihak pengumpul dana setoran Upeti proyek yang mencapai 18 persen dari nilai pekerjaan, tingginya Upeti proyek ditunjukkan dengan buruknya kualitas pekerjaan yang dikerja asal-asalan oleh pihak rekanan yang juga mencari keuntungan dari hasil proyek yang dananya lebih dulu terpotong Upeti.

Modusnya, oknum ketua kelas diduga menunjuk rekanan-rekanan tertentu saja, dan biasanya didahului dengan setoran. Sementara rekanan lokal yang sedari dulu dan bahkan sudah puluhan tahun mengerjakan proyek di Parepare harus rela menjadi “Penonton” didaerah sendiri. Akibatnya, rekanan lokal sangat dirugikan dan tersisih karena sulitnya bersaing dengan rekanan dari luar Kota yang lebih banyak “mengeruk” dan menikmati uang APBD dari hasil proyek di Kota dimana pemerintah setempat mengklaim jika proses pengelolaan APBD berlandaskan tiga taat, yakni taat asas, taat administrasi dan taat penganggaran ini.

Berdasarkan pengakuan beberapa rekanan yang enggan namanya dipublis, untuk memperoleh satu paket proyek tender, rekanan calon pemenang disebut harus lebih dulu menyetorkan Upeti 15 – 18 persen dari nilai pekerjaan. Besaran Upeti itu berlaku juga untuk proyek Penunjukan Langsung yang nilainya dibawah Rp 200 juta.

Baca Juga :  Kasus Mandek, Puluhan Ormas Turun Kejalan

Sikap oknum ketua kelas ini, dibenarkan salah seorang pelaku konstruksi inisial (R), saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon genggamnya. Dia mengaku, jika ingin mendapatkan proyek terlebih dahulu rekanan harus menyetor Cash and Cary. Kalau mau proyek setor dulu fee-nya. Bahkan dalam satu proyek, fee yang harus dikeluarkan secara cuma-cuma 15 Р18 persen dari nilai pekerjaan. Tak lama usai dikonfirmasi, oknum ketua kelas kembali mengharapkan para pelaksana konstruksi bersabar mi dulu kita masih tunggu daftar.

Saat kami konfirmasi Sekretaris BPC Gapensi Parepare, Ashadi Tajuddi mengatakan terkait free 18 persen saya tidak tau dan tidak bisa berkomentar terkait masalah itu.

Ironinya, meski aliran dana Upeti itu tengah ditelusuri pihak Polres Parepare pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 5 pejabat pokja ULP, sejauh ini belum ada hasil dan terkesan hilang ditelan bumi seperti kasus fee proyek 15 persen tahun lalu. Berkas perkara OTT juga hanya bolak-balik antara jaksa dan polisi.

Laporan: Koma/ (Sis)

Loading...

Komentar ditutup.