Pemkot Makassar Sepakati Dana Operasional Panwaslu

oleh -155 views

MAKASSAR, LINK1SULSEL.COM – Nota kesepakatan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk keperluan Pemilihan Walikota Makassar 2018 akhirnya ditandatangani pihak Pemerintah kota Makassar dan Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sulawesi Selatan.

Dalam nota itu disetujui anggaran untuk operasional Panwaslu di Pilkada Makassar senilai 13,7 miliar. Anggaran itu dinilai sudah sesuai dengan Permendagri dan Peraturan Menteri Keuangan.

Ketua Panwaslu Makassar, Nursari mengatakan usulan anggaran itu sebenarnya diajukan sejak 2016 lalu. Dana tersebut akan digunakan untuk keperluan oprasional Pilkada, seperti, kebutuhan kesekretariatan, honor petugas, operasional anggota panwaslu dan lainnya.

“Alhamdulillah proposal yang kami ajukan sejak 2016 yang lalu direspon dengan baik oleh pak Walikota dan DPRD Makassar,” kata Nursari.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menyebut kerjasama antara Pemkot Makassar dan Panwaslu dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pilkada di Makassar.

Menurut Danny, Panwaslu dan Bawaslu sekarang itu punya kewenangan atau otoritas untuk menyelesaikan sengketa pilkada, karena itu sinergitas perlu ditingkatkan.

Danny pun mempertimbangkan permohonan pengadaan kantor yang diminta Panwaslu Makassar. Hal itu, kata dia, akan didiskusikan lebih lanjut khususnya terkait lokasi kantor Panwaslu yang representatif dan strategis.

“Kan waktu Pilkada lalu Panwaslu tidak ada kantor tetapnya, jadi kita akan bahas ini dengan baik. Karena kalau terbuka tempatnya itu tentu bahaya untuk panwaslu,” jelas Danny. (*)

Loading...
Baca Juga :  Lomba Kepsek Berprestasi, Kepala SMPN 2 Makassar Raih Juara 1 Tingkat Kota

Komentar ditutup.