Program Advokasi Warga, Ketua DPD PANI Makassar Bergabung di DPP BAIN HAM RI

oleh -12 views

MAKASSAR, LINK1SULSEL.COM–Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ( BAIN HAM RI ) yang berkantor pusat di Jalan Tun Abdul Razak ,Citraland Celebes Hertasning Baru Gowa-Makassar Sulawesi Selatan terus mendapat respon yang baik dari berbagai elemen masyarakat dengan program yang selama ini memberikan pendampingan dan edukasi masyarakat di bidang hukum.

Program Klinik Hukum untuk masyarakat menjadi daya tarik Ketua Dewan Pimpinan Daerah ( DPD ) Pasukan Adat Nusantara Indonesia ( PANI ) Kota Makassar, Lukman Saputra dan Wakilnya Fadly M Dg Leo untuk bergabung pada Departemen Advokasi dan Investigasi DPP BAIN HAM RI.

Kedatangan Ketua DPD PANI Kota Makassar dan wakilnya Lukman Saputra dan Fadli M. Dg Leo di terima langsung oleh Ketua Bidang OKK dan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPP BAIN RI ,Djaya Jumain dan Peri Herianto,SH di Kantor DPP BAIN HAM RI di Citraland Celebes. Hertasning Baru Gowa-Makassar.

Ketua Bidang OKK DPP BAIN HAM RI ,Djaya Jumain ,Mengatakan BAIN HAM RI yang di dukung DPW BAIN HAM RI yang terbentuk di 34 Provinsi adalah organisasi yang terbuka untuk semua golongan dan profesi, selama niat kita untuk berbuat baik pada masyarakat yang membutuhkan bantuan BAIN HAM RI.

BAIN HAM RI telah memprogramkan hubungan kerjasama dengan berbagai lembaga untuk menyatukan niat yang baik yang di tuangkan dalam program baik hukum maupun bersifat bantuan kemanusian, agar BAIN HAM RI dan lembaga lainnya saling bersinergi,ungkap Peri Herianto,SH , Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPP BAIN HAM RI.

Peri Herianto ,SH mencontohkan untuk peningkatan sumber daya manusia BAIN HAM RI bekerjasama dengan Law Firm DR.Muhammad Nur,SH.,MH & Associates dalam Sekolah atau pendidikan Paralegal dan pesertanya dari masyarakat dan setelah pendidikan akan bertugas pada Klinik hukum yang tersebar pada masing masing kabupaten kota dan provinsi(*).

Baca Juga :  BAIN HAM RI Wajo Awasi Bansos Covid 19 dan Laporkan ke KPK
Loading...