Sempat Ricuh, AMP Demo Kejari Parepare Tuntut Keadilan Terhadap Kasus Asusila

oleh -4 views

PAREPARE, LINK1SULSEL.COM – Puluhan pendemo dari Aliansi Masyarakat Parepare (AMP), kembali menyuarakan suaranya demi Ibu korban menuntut keadilan. Sebab pngadilan bungkam Hukum di Parepare dan mengutuk keras (Jaksa Penuntut Umum) yang bertindak tidak setara ketentuan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terhadap korban berinisial (M) yang terjadi pada hari kamis (09/04). Hal itu, menyusul vonis yang di anggap terlalu ringan atas pelaku kasus asusila anak di bawah umur, rabu (8/7/2020).

Hal tersebut di ungkapan Jenderal Lapangan, Wiwik Darwis mengatakan, kejernihan dalam uraian Undang-undang di Indonesia, Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Denyut yang sahih dan telah di ayungi oleh konstitusi. Akan tetapi sangat berbanding terbalik dalam posisi ini, hakim membisu dengan mengacu pada tuntutan jaksa dan tidak meninjau situasi dan kepentingan korban sebagaimana kewajibannya dalam Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Kali ini tindakan yang di lakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sangat tidak manusiawi di karenakan UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian di tetapkan menjadi Undang- Undang dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Semuanya itu sangat jauh, dari aplikasi Hukum yang di berlakukan oleh Jaksa Penutut Umum (JPU) di Kota Parepare.

Lanjut Wiwik Darwis menyatakan, selain mengutuk keras JPU, kami atas nama Masyarakat Parepare juga melaknat keras Hakim Pengadilan Negeri, sebab dalam hal ini mencederai Kewajibannya sesuai UU Nomor 48 tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 62 poin 1 dan 2 yang menerangkan kewajiban pengadilan memberikan petikan putusan di hari putusan sidang dan memberikan salinan putusan 5 hari setelah putusan di jatuhkan. Pengadilan hanya memberikan petikan putusan dan itupun di berikan 1 minggu, setelah putusan lewat mediasi yang di lakukan dari pihak keluarga korban. Setelah merujuk aturan yang kini berlaku, di Negara Demokrasi Indonesia Jaksa Penuntut Umum (JPU) kami anggap membisu, dalam menerapkan proses sidang perkara di antaranya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak memberikan informasi terkait Jadwal Persidangan yang ternyata di ketahui 5 tahap persidangan sedang, JPU hanya memberikan informasi 1 tahap persidangan setelah itu tahap vonis.

Baca Juga :  Menjelang Lebaran, Personil Bagian Analis Intelkam Polda Sulsel Berbagi Bantuan Kepada Warga

“Jaksa Penuntut Umum telah di ketahui tidak menawarkan banding setelah hakim memutuskan vonis, implikasinya adalah pemberlakuan sanksi yang tidak setimpal terhadap Korban. Jaksa Penuntut Umum tidak membuka jalan banding kepada korban, tanpa dasar dan atau alasan yang jelas (diakses pada tanggal 02 Juli 2020, Detik.Com), padahal korban, beserta keluarganya tidak menerima terhadap vonis yang di jatuhkan oleh hakim. Hakim di nilai tidak serius menangani dan mengawal kasus perkara ini, serta tidak informatif terkait putusan, “Katanya.

“Akhirnya kami Aliansi masyarakat menuntut secara Keras kepada Jaksa Penuntut Umum Kota Parepare, memberikan jalan banding. Jika JPU tidak memberikan jalan banding, maka JPU kami laporkan ke Jaksa Agung, agar JPU di berhentikan secara tidak terhormat. Korban mendapatkan pembinaan dan pelayanan sebagaimana mestinya sesuai UU No. 11 Tahun 2011, Hakim Pengadilan Negeri bertanggung jawab atas tindakannya yang merugikan waktu korban, untuk proses upaya hukum lewat jalur banding, “Jelas Wiwik Darwis.

Sementara di hadapan demonstran, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syahrul menjelaskan, aturan yang menjadi alasannya menuntut korban, selama tujuh bulan. Yakni UU sistem peradilan pidana anak no 11 tahun 2012 pasal 3b. Anak berhak tidak di tangkap, tidak di tahan, kalaupun di penjara adalah upaya terakhir sesingkat-singkatnya. Itu undang-undang bukan jaksa yang bilang.

Perlu di ketahui aksi ini sempat di warnai kericuhan. Para demonstran dan Kepolisian saling dorong, serta salah satu pendemo di terkam K9 anjing Polisi. (Sis)

Loading...